INILAH.COM, Jakarta - Pengamat politik Ray Rangkuti mengatakan, rencana pemilihan kepala daerah (Pilkada) kembali dipilih oleh DPRD akan menimbulkan berbagai dampak.

Salah satunya yaitu praktek suap yang semakin tinggi di DPRD. Seorang kepala daerah akan memuluskan programnya dengan menyuap DPRD. Agar sebuah peraturan daerah (Perda) cepat disetujui oleh DPRD.

"Kepala daerah di bawah kontrol di DPRD, suap ke DPRD nya tinggi sekali. Kalau dia tidak suap, mandek Perda-nya. Sekarang aja banyak yang mandek," kata Ray dalam diskusi Indonesian Public Institute (IPI) di Jakarta, Rabu (16/10/2013).

Selain parktik suap yang tinggi, Ray juga mengatakan publik akan semakin sulit untuk mengontrol wakilnya di pemerintahan.

Selain itu, seorang kepala daerah pada akhirnya akan berkonsentrasi pada DPRD, sehingga lupa dengan rakyat.

"Jika dipilih DPRD, makin kehilangan kontrol publik ke kepala daerah dan DPRD, kepala daerah tidak perlu memikirkan suara rakyat, yang penting DPRD saja. Enggak penting masyarakat, yang penting DPRD sogok terus," lanjutnya. [gus]