INILAHCOM, Bogor - Fatwa yang dikeluarkan oleh Ketua Majelis Syariah PPP KH. Maimoen Zubair soal perintah berislah antara kubu Suryadharma Ali dan kubu Sekjen Romahurmuzyi ternyata tidak bisa mengembalikan situasi seperti semula.

Sebab meski kedua belah pihak bersepakat untuk berislah dan mengembalikan seluruh keputusan yang sudah dikeluarkan terkait soal dukungan politik dan pemecatan sejumlah kader, namun masih ada yang belum bulat menerimanya. Ketua DPW PPP Jawa Barat (Jabar) Rachmat Yasin tetap mendorong agar masa jabatan SDA dipercepat lewat proses Muktamar.

"Saya pikir kalau kita melihat periodisasi dan AD/ART, lebih bijak lagi bukan MLB (Muktamar Luar Biasa) tapi Muktamar dipercepat karena yurisprudensinya sudah beberapa kali Muktamar dipercepat," ujar Rachmat di sela-sela acara Mukernas ke-III PPP di Hotel Seruni, Cisarua, Bogor, Rabu (23/4/2014).

Menurutnya, masa kepemimpinan Ketua Umum yang diamanatkan dalam Muktamar hanya lima tahun, sehingga jika dilakukan MLB Ketua umum yang baru hanya melanjutkan masa tugas ketua umum sebelumnya.

"Artinya muktamar biasa periodisasinya 5 tahun, kalau MLB hanya melanjutkan saja," ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam kesepakatan islah yang dilakukan sesuai dengan fatwa Ketua Majelis Syariah KH Maimoen Zubair, kedua belah pihak bersepakat melakukan pembenahan dan perubahan soal keorganisasian. Namun hal itu akan dibahas dalam Mukernas hari ini untuk mengambil keputusan apakah akan mempercepat Muktamar atau tidak.

"Nanti kita lihat hasil mukernas. Kalau ada islah, disepakati, ada pengembalian, restorasi. Salah satu komisi akan membahas," tandasnya.

Sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Emron Pangkapi mengatakan jika keputusan SDA memberikan dukungan kepada Prabowo sebagai Capres tidak sesuai dengan mekanisme organisasi. Bahkan Emron memberikan sinyal jika SDA terancam terkena sanksi secara organisasi dari PPP.[bay]