INILAHCOM, Bandung - Para kepala desa di Kabupaten Bandung Barat menagih janji Presiden Joko Widodo terkait dana desa sebesar Rp 1 milir setiap desa.

Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) KBB, Aas Muhammad Asor mengatakan, organisasi yang menaungi para kades ini merasa dibohongi oleh Jokowi.

"Kami sangat kecewa dengan Jokowi yang telah mengingkari janjinya. Dia tidak sesuai saat kampanye dulu," kata Aas, Senin (6/4/2015).

Dia dan para kades lainnya baru mengetahui, bahwa janji Jokowi yang akan mengucurkan bantuan Rp 1 miliar per desa tiap tahun itu ternyata tidak benar adanya.

Ternyata, dana Rp 1 miliar itu diberikan dalam kurun waktu 3 tahun, bukan 1 tahun seperti janji Jokowi ucapkan dulu. Informasi itu diterima para Kades pada saat mengikuti acara sosialisasi yang digelar Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Jawa Barat.

Pemerintah Desa Cilame Kecamatan Ngamprah misalnya, pada tahun ini hanya mendapat sekitar 30 persen atau sekitar Rp 300 juta saja.

"Tahun ini cair 30 persen, lalu nanti tahun depan katanya cair lagi 60 persen. Setelah itu, pada 2017 cair lagi 10 persen yakni Rp 100 juta. Padahal, yang kami tahu, janji pencairan Rp 1 miliar itu untuk setiap tahun," beber Aas.

Pihaknya curiga bantuan yang akan digelontorkan itu hanya ganti nama saja. Padahal, dana Rp 1 miliar itu adalah dana PNPM dan juga masih ada dana lainnya yang pada masa pemerintahan SBY sudah berjalan lancar.

"Jangan-jangan bukan dana baru yang akan digelontorkan pusat. Kami menduga anggaran Rp 1 miliar itu merupakan anggaran yang sebelumnya memang sudah berjalan seperti PNPM dan lainnya," ungkapnya.

Kondisi ini jelas menyulitkan para kades sekaligus masyarakat di pedesaan. Pasalnya, sejak Jokowi ini dilantik, mereka sudah berharap besar akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 1 miliar untuk pembangunan desa.

Karena sudah mendapatkan angin surga inilah, pemerintah desa sudah merencanakan pembangunan infrastruktur desa, menurunkan angka kemisikinan, dan berbagai program lainnya demi terwujudnya masyarakat desa sejahtera.

Bahkan, kata Aas, sejak adanya informasi bahwa setiap desa mendapatkan bantuan Rp 1 miliar, sudah banyak RW yang meminta jatah pembangunan kepada desa.

"Ini akibat informasi yang tidak jelas karena sebelumnya masyarakat tahunya Jokowi menjanjikan Rp 1 miliar per tahun untuk tiap desa," kata Aas.

Selain itu, batalnya gelontoran dana bantuan dari pemerintah pusat itu, sebenarnya menjadi beban tersendiri bagi pemerintah desa. Aparat desa khususnya kades di daerah kekuasaan PDI Perjuangan memiliki beban moral tinggi.

Menurutnya, masyarakat banyak yang tahu bahwa tiap desa akan mendapat dana Rp 1 miliar di luar dana yang sudah berjalan sebelumnya. Padahal nyatanya, Rp 1 miliar itu dicairkan bertahap.

"Khawatirnya masyarakat menganggap uang itu dikorupsi aparat desa. Jelas ini menjadi beban bagi kami, informasi Rp 1 miliar bantuan sudah lebih diyakini oleh warga, padahal kenyataannya tidak," jelasnya. [hus]