INILAH.COM, Jakarta - PT Perusahaan Gas Negara (PGN) mengharapkan kepastian bisnis migas baik hulu maupun hilir dengan adanya Satuan Kerja Sementara Pelaksana Migas (SKP Migas) setelah bubarnya BP Migas bubar.

Demikian disampaikan Direktur Utama PGN, Hendi Prio Santoso dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (22/11/2012). "Sebaikanya SKSP Migas ini dibakukan saja. Supaya tidak terjadi polemik lagi. Karena harus kita sadari bahwa bisnis migas baik hulu maupun hilir butuh iklim usaha yang kondusif, sehingga harus ada kepastian bagi yang berusaha dan yang berinvestasi," ujar Hendi.

Hendi mengatakan kepastian hukum sangat penting bagi pelaku usaha di sektor migas. Untuk itu, respon pemerintah sudah tepat dalam hitungan jam menghindari kevakuman. "Jadi itu sangat vital dan penting bagi ketahanan energi nasional Indonesia," kata Hendi.

Dengan adanya SKSP Migas diharapkan usaha hulu migas sekarang akan lebih baik di bawah kendali langsung Menteri ESDM. "Jadi akan ada sinergi yang baik antara hulu dan hilir. Sehingga ke depan ada optimasi," ujar Hendi.

Investasi dibidang migas dibutuhkan lingkungan yang stabil. Kalau lingkungannya menjadi tidak stabil, dikhawatirkan arus investasi yang diperlukan untuk meningkatkan ketahanan energi Indonesia bisa hengkang. "Kalau seperti saat ini, Menteri ESDM juga sebagai kepala satuan kerja maka hal itu akan membuat birokrasi lebih mudah. Saya yakin sinergi dengan hilir juga akan baik, karena semua di bawah ESDM," ujar Hendi. [hid]